Jumat, 22 Februari 2013

APBD DKI 2013 Jakarta Ditetapkan
Anggaran Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 mencapai Rp 41,3 triliun. Pemerintah DKI Jakarta telah menyerahkan ke DPRD DKI Jakarta sudah disetujui Mendagri tinggal DPRD DKI Jakarta menetetapkan.


Jakarta, Target Operasi     Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta elit Politik di Kebon Sirih itu segera menetapkan pagu Anggaran pagu 2013 ini karena rakyat sangat membutuhkan dan menantikan. Pemenang Pemilukada DKI Jakarta yang berbaju kotak-kotak ni menyebut APBD DKI Jakarta  tidak menutup kemungkinan masih  diperubahan sesuai prioritas dan permasalahan pokok yang masyarakat DKI Jakarta. Sekarang Pemda DKI Jakarta akan focus mengatasi permasalah kemacetan kota dan penanganan banjir. “Selain membenahi infrastruktur  pemda DKI Jakarta memfokus  penanganan sungai dan waduk, penanganan pemukiman yang ada di Bantara kali,” kata mantan Walikota Solo dengan terseyum simpul.

      Beberapa wilayah yang ada DKI Jakarta seperti daerah Pluit, Jakarta Utara akan dikembangkan pemda DKI Jakarta dengan pemukiman masyarakat menampung pindahan Bantara kali tersebut. “ Namun semua perlu pendekatan, maka saya minta para Camat dan Lurah serta Walikota di semua wilayah dapat terus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar proses pemindahan ini tidak berdampak social,” katanya.
 
        Sementara itu, Badan Anggaran DPRD mengharapkan Gubernur Jokowi tidak mengurangi anggaran pelayanan kesehatan Rp 800 miliar.“ Ini penting karena masih ada permasalah kesehatan di daerah pemukinan yang perlu mendapat penanganan serius,” kata anggota DPRD DKI Jakarta, Sharianta Tarigan kepada Target Operasi, seraya mwngusulkan agar Proyek Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 3,9 triliun tetap dipertahan Pemda DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan kota Jakarta.

Dilema KUA-PPAS DKI Jakarta 


         Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah merombak Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran KUA-PPAS DKI Jakarta pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013 akan difokuskan pada pembenahan transportasi, penataan kampung kumuh, dan pengerukan kali. Konsekuensi dari perubahan akan terjadi pergeseran pos anggaran pembangunan. Anggaran di ketiga sektor itu akan mengalami loncatan alokasi anggaran pada tahun 2013.
”Memang akan ada loncatan anggaran cukup besar untuk transportasi, penataan kampung, serta pengerukan kali besar dan kecil,” ujar Joko Widodo, biasa disapa Jokowi, Sebelumnya, Jokowi memang pernah menyampaikan rencana peremajaan bus ukuran sedang secara total di Jakarta. Jokowi juga akan menata perkampungan kumuh, antara lain dengan membangun kampung deret. ”Kami ingin agar visi dan misi program kerja terakomodasi dalam APBD tahun 2013,” katanya.
 

         Kendati fokus pada tiga hal itu, Jokowi juga memastikan tetap menaruh perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan. ”Anggarannya tetap naik, tetapi tidak banyak. Program Jakarta Sehat dan Jakarta Pintar sudah termasuk di sana. Semua dananya cukup,” katanya.
Sementara itu, Erwin Ketua LSM KCB Jakarta Pusat memahami perubahan KUA itu sebab, katanya, program pemerintahan Jokowi–Basuki berbeda dengan program gubernur sebelumnya. Walaupun konsekuensi pembahasan anggaran terancam molor, hal itu belum menyalahi ketentuan yang ada.
 
        Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono mengaku siap dengan perubahan KUA tersebut. Tim anggaran sedang menyusun alokasi yang tepat untuk kebutuhan penataan transportasi. ”Kami siap melaksanakan kebijakan Gubernur. Mengenai jumlah anggaran yang akan dialokasikan, saat ini kami sedang dalam pembahasan,” katanya. 
( **/Binsar)


Indonesia Police Watch :
Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Penguatan Sar Pras (POUPSP) Polri Banyak Kejanggalan



Ketua Presidium IPW Neta S. Pane
         Dugaan adanya penggelembungan anggaran yang akan dilaksanakan Proyek di Instansi Lembaga Kepolisian (Polri) disikapi Indonesia Police Watch (IPW) dengan meminta KPK serius mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar negara tidak dirugikan, dan disarankan pemakaian anggaran tidak berlebihan terkesan di “Mark Up”.

         Salah satunya Indonesia Police Watch (IPW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi dan mencermati Proyek Pemanfaatan Optimalisasi Untuk Penguatan Sarana Prasarana (POUPSP) Polri Tahun Anggaran 2013 senilai Rp1,8 triliun.  Banyak kejanggalan di dalam proyek ini, terutama dalam penetapan harga dan manfaat barang yang hendak dibeli. Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan,pembelian harga kuda yang akan dibeli Polri seharga Rp468 juta per ekor,kemudian harga seekor anjing Rp150 juta per ekor, perahu karet Rp156 juta per unit, laptop Rp28 juta per unit, eksternal hardisk Rp7 juta, kendaraan SAR darat Rp2,7 miliar per unit.“Masak harga kuda sama dengan harga mobil mewah,” Kata Neta S. Pane.

         Neta menambahkan untuk Anggaran proyek POPSP itu diluar anggaran Polri tahun 2013 sebesar Rp43,4 triliun. Proyek POPSP dijalankan dari anggaran tambahan yang sudah disetujui DPR pada November 2012. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelelangan proyek ini. Diperkirakan ada 69 item proyek pengadaan di dalam POPSP,” tambah Neta

         Dengan adanya Proyek di Kepolisian tersebut IPW menghimbau agar KPK segera mengawasi proyek POPSP ini secara ketat, dengan cara menurunkan tim pencegahan korupsi maupun dengan investigasi. Dikhawatirkan adanya oknum-oknum DPR ikut andil dan bermain dalam proyek ini. Selain itu proyek senilai Rp1,8 triliun ini tidak menjadi arena kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) baik di internal maupun eksternal Polri yang akan berdampak Negara dirugikan.

         Menurut data di IPW, cukup banyak proyek pengadaan di Polri yang mubazir, padahal dana yang dikucurkan untuk proyek pengadaan itu mencapai ratusan miliar rupiah
Sedangkan menurut Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) menyarankan agar Polri mengoreksi anggaran pembelian hewan satwa senilai Rp.16,650 miliar, dan mendengarkan koreksi serta masukan dari masyarakat.

      Komisioner Kompolnas Eddy Saputra Hasibuan mengatakan, Anggaran belasan miliar untuk pembelian satwa memang merupakan penunjang kebutuhan Polri,namun dana yang dianggarkan dan digunakan jangan terlalu besar,” Kata Eddy Hasibuan. Meskipun satwa-satwa tersebut dibeli impor dari Belanda dan Negara lain yang kwalitasnya baik, namun sebaiknya anggaran tersebut dikoreksi kembali agar terkesan adanya penggelembungan dan kemahalan dari Proyek pengadaan Sarana dan Prasarana di Lembaga Kepolisian tersebut.

      Menurut Asrena Polri Irjen (Pol) Sulistyo Ishak mengatakan, Polri menganggarkan dana Rp.13,5 miliar untuk pembelian 90 ekor anjing.Dengan estimasi satu ekornya senilai USD 8-9 ribu.Namun itu tidak hanya dilihat harganya tetapi dilihat fungsi dan kebutuhan serta manfaatnya,” Ujar Sulistyo Ishak. 

      Sulistyo Ishak menambahkan, bahwa hewan tersebut dibeli impor dari luar negeri sehingga dikenakan biaya tambahan dalam anggaran seperti adanya PPh,PPn, biaya akomodasi serta biaya pengiriman dari lokasi impor yang memakan biaya cukup mahal, serta nanti ada biaya karantina, biaya pengiriman penyaluran ke wilayah-wilayah kesatuan Polda di Indonesia,” tambah Sulistyo.

“Hewan anjing-anjing tersebut akan didistribusikan ke 31 Polda dalam rangka pengamanan menghadapi Pilpres  Pemilu 2014 nanti, dan anggaran tersebut sudah transparan dan boleh diunggah (dilihat) di internet harga-harga hewan-hewan tersebut,”Kata Sulistyo Ishak. (Red)
EDITORIAL

     Membangun Sebuah Paradigma, sesungguhnya adalah kewajiban bagi seluruh Komponen maupun personal,konteks dimaksud memiliki perubahan yang Ber-implikasi kepada semua sektor, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai sesuai Standarisasi. Hari ini ,akan hadir dihadapan kita sesuatu yang membuat pencerahkan, tidak saja sebatas menerima atau menikmati, namun haruslah tercipta sebuah masukan yang memiliki arti.

    Majalah  Berita ”Target Operasi” diterbitkan  tidak sekedar mengikuti trend atau latahan, sebab media ini, sebenarnya adalah episode dari “Tabloid Target “yang telah lahir lima tahun lalu,dikarenakan adanya Miss Management serta stagnasinya kepemimpinan,Media ini “jatuh bangun” dalam meraih tujuannya,tetapi dalam konteks kekinian dengan wajah dan format baru serta perubahan Managemet,Target Operasi akan selalu hadir untuk masyarakat. Menyadari,betapa pentingnya Managemen,Direksi telah membangun dan membuat selektivitas personal dengan kriteria jelas dan clear,dimulai dari pimpinan umum sampai penyaringan wartawan, seluruhnya telah memenuhi syarat-syarat,tertentu, sehingga episode 102 ini lahir.

    Majalah  berita “Target Operasi” dengan slogan Investigasi tembus batas , adalah sebuah terobosan dunia jurnalis yang beraktualisasi menuju masa depan,tetapi tetap memprioritaskan  publikasi berita pada konsep kode etik jurnalistik dengan melakukan cek & ricek serta melaksanakan konfirmasi, sebelum berita ini dipublikasikan sehingga tidak membuat kerugian bagi pihak-pihak tertentu.
 
    Target operasi pun didalam menyajikan berita selalu dengan bahasa-bahasa santun dan beretika, kalaupun berasumsi agak keras, hal tersebut hanyalah sebuah “ibarat “agar para pembaca lebih absolute untuk lebih mengerti, redaksipun memohon kepada seluruh publik ikut berperan serta dan mendukung terbitnya kembali  majalah ini.


       Redaksi


Eko Yoelianto,SH,
(Pimpinan Redaksi)